Menu

Mode Gelap
Polsek Sepang Serahkan Ratusan Kilogram Jagung Hibrida ke Bulog Kuala Kurun Polda Kalteng Tampil Gemilang, Raih Belasan Medali pada Kejuaraan Karate Kapolri Cup 2026 Polres Katingan Sita 374 Gram Sabu, Puluhan Kasus Narkoba Berhasil Diungkap DPRD Akan Prioritaskan Perbaikan Jalan Dalam Kota di Tahun 2027 HUT Bhayangkara ke-80 Jadi Momentum Polres Katingan Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Gunung Mas Sukses Gelar Jalan Sehat Diikuti Ratusan Peserta

Berita Utama

Bermedia Sosial Harus Beretika

badge-check


					 Anggota DPRD Gumas, Dewi Sari Perbesar

Anggota DPRD Gumas, Dewi Sari

 

KUALA KURUN – Para guru diingatkan untuk berhati-hati dalam bermedia sosial atau medsos khususnya di aplikasi facebook, WhatsApp, Instagram maupun TikTok. Jika perlu menahan diri untuk pasang statusnya yang kurang baik untuk dilihat atau didegar.

Misalnya, jika para tenaga pendidik ini menghadapi masalah, agar melakukan penyelesaian dengan baik-baik. Jika persoalan itu terkait dengan pekerjaan sebaiknya tanyakan langsung kepada atasanya atau dinas instansi terkait.

“Karena setiap ada masalah dengan pekerjaanya terkadang langsung update status ke medsos. Kami DPRD Gumas menyarankan kepada guru-guru yang ada di daerah kita, jika ada masalah jangan sampai sedikit-sedikit mengadu di medsos atau posting status di Facebook,” jelas Anggota DPRD Gumas Dewi Sari, Rabu 2 Agustus 2023.

Lanjut menjelaskan memasang status atau memposting di medsos jika ada masalah dengan pekerjaanya merupakan tindakan yang kurang bagus. Apabila ada masalah soal pekerjaan atau belum memahami datang langsung ke dinas atau badan yang bersangkutan.

“Kalau bisa guru-guru yang sedang ada masalah datang langsung ke dinas. Kami rasa pihak dinas pun siap menerima keluhan dan memberikan pendapat, sehingga bisa mendapatkan solusi,”ungkapnya.

Menurutnya, salah satu contoh adalah terkait sertifikasi guru yang belum dibayar atau masalah lainya, yang disalahkan Dinas Pendidikan. Mereka menganggap dinas tidak bertanggungjawab. Padahal aturanya dana sertifikasi dibayarkan per tiga bulan sekali. Tapi guru-guru mempostingnya sertifikasi dibayarkan per bulan.

Sehingga Informasi seperti itu, katanya kalau disebarluaskan di Medsos akan muncul kesan di masyarakat, Dinas Pendidikan yang tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran sertifikasi. Setelah dicek di dinas terkait pembayaranya memang tiga bulan sekali.

“Saran saya jika ada masalah konsultasikan dengan dinas terkait atau kepala sekolah. Jangan sampai sedikit-sedikit ngeluh di medsos,” pungkasnya. (AN)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Polsek Sepang Serahkan Ratusan Kilogram Jagung Hibrida ke Bulog Kuala Kurun

30 Juni 2026 - 11:18 WIB

Polda Kalteng Tampil Gemilang, Raih Belasan Medali pada Kejuaraan Karate Kapolri Cup 2026

29 Juni 2026 - 15:22 WIB

Polres Katingan Sita 374 Gram Sabu, Puluhan Kasus Narkoba Berhasil Diungkap

29 Juni 2026 - 15:04 WIB

DPRD Akan Prioritaskan Perbaikan Jalan Dalam Kota di Tahun 2027

29 Juni 2026 - 11:36 WIB

HUT Bhayangkara ke-80 Jadi Momentum Polres Katingan Perkuat Kedekatan dengan Masyarakat

27 Juni 2026 - 10:41 WIB

Trending di Berita Utama
error: Content is protected !!