Menu

Mode Gelap
Personel Polsek Manuhing Bersama Warga Panen 2,5 Ton Jagung Evaluasi Pelayanan Publik 2025, Wabup Katingan Hadiri Penyampaian Opini Ombudsman RI Tekan Dampak Pengurangan TKD, Bupati Katingan Usulkan Dukungan APBN-DAK 2027–2030 TP-PKK Katingan Dorong Aksi Nyata Kader Hadapi Stunting dan Tantangan Sosial Pemkab Katingan Lakukan Pelantikan 39 Pejabat, Perkuat Struktur Birokrasi Controlled Delivery Berhasil, Polisi Ringkus Penerima Paket Ganja di Katingan Kuala

Berita Utama

Evaluasi Pelayanan Publik 2025, Wabup Katingan Hadiri Penyampaian Opini Ombudsman RI

badge-check


					FOTO : Wabup Katingan didampingi sejumlah Kepala OPD saat Audiensi dan Penyampaian Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalteng. Perbesar

FOTO : Wabup Katingan didampingi sejumlah Kepala OPD saat Audiensi dan Penyampaian Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalteng.

PALANGKA RAYA – HaloKalteng.com – Komitmen peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan saat menghadiri Audiensi dan Penyampaian Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat 13 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus, bersama sejumlah kepala OPD. Turut mendampingi, Direktur BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan, dr. Noviyanti Israhayu.

Dalam forum itu, Ombudsman menyampaikan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Katingan, termasuk sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai langkah pencegahan maladministrasi.

Wakil Bupati Firdaus menyampaikan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif. “Kami mengapresiasi penyampaian opini dari Ombudsman. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa pelayanan publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar operasional. “Kami akan mendorong setiap OPD melakukan perbaikan internal agar potensi maladministrasi dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.

Sementara itu, dr. Noviyanti Israhayu menyatakan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam pembenahan layanan. “RSUD Mas Amsyar berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pelayanan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan penyempurnaan prosedur administrasi,” katanya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang profesional dan responsif merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan yang aman, cepat, dan sesuai standar,” tambahnya.

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap hasil penilaian Ombudsman RI dapat menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat. (AN)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Personel Polsek Manuhing Bersama Warga Panen 2,5 Ton Jagung

14 Februari 2026 - 20:58 WIB

Tekan Dampak Pengurangan TKD, Bupati Katingan Usulkan Dukungan APBN-DAK 2027–2030

12 Februari 2026 - 14:28 WIB

TP-PKK Katingan Dorong Aksi Nyata Kader Hadapi Stunting dan Tantangan Sosial

11 Februari 2026 - 15:43 WIB

Pemkab Katingan Lakukan Pelantikan 39 Pejabat, Perkuat Struktur Birokrasi

10 Februari 2026 - 22:23 WIB

Controlled Delivery Berhasil, Polisi Ringkus Penerima Paket Ganja di Katingan Kuala

10 Februari 2026 - 16:50 WIB

Trending di Berita Utama