Menu

Mode Gelap
Piket Pamapta Polres Gunung Mas Intensifkan Patroli Dialogis di Perbankan dan Pasar Kuala Kurun Program Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Riil di Lapangan Fokus Benahi PDAM, Amory Handewa Jaya Ditunjuk sebagai Plt Direktur Paripurna DPRD, Pemkab Katingan Sampaikan LKPJ 2025 dengan Capaian Anggaran Tinggi Musrenbang RKPD 2027, Bupati Katingan Dorong Program Tepat Sasaran Tunas Jagung Polres Gunung Mas Tumbuh Subur di Lahan Dua Hektare

Berita Utama

Evaluasi Pelayanan Publik 2025, Wabup Katingan Hadiri Penyampaian Opini Ombudsman RI

badge-check


					FOTO : Wabup Katingan didampingi sejumlah Kepala OPD saat Audiensi dan Penyampaian Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalteng. Perbesar

FOTO : Wabup Katingan didampingi sejumlah Kepala OPD saat Audiensi dan Penyampaian Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalteng.

PALANGKA RAYA – HaloKalteng.com – Komitmen peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan saat menghadiri Audiensi dan Penyampaian Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat 13 Februari 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Katingan, Firdaus, bersama sejumlah kepala OPD. Turut mendampingi, Direktur BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan, dr. Noviyanti Israhayu.

Dalam forum itu, Ombudsman menyampaikan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Katingan, termasuk sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai langkah pencegahan maladministrasi.

Wakil Bupati Firdaus menyampaikan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif. “Kami mengapresiasi penyampaian opini dari Ombudsman. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa pelayanan publik harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar operasional. “Kami akan mendorong setiap OPD melakukan perbaikan internal agar potensi maladministrasi dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.

Sementara itu, dr. Noviyanti Israhayu menyatakan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam pembenahan layanan. “RSUD Mas Amsyar berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pelayanan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan penyempurnaan prosedur administrasi,” katanya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang profesional dan responsif merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasakan pelayanan yang aman, cepat, dan sesuai standar,” tambahnya.

Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap hasil penilaian Ombudsman RI dapat menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat. (AN)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Piket Pamapta Polres Gunung Mas Intensifkan Patroli Dialogis di Perbankan dan Pasar Kuala Kurun

1 April 2026 - 15:04 WIB

Program Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Riil di Lapangan

31 Maret 2026 - 13:14 WIB

Fokus Benahi PDAM, Amory Handewa Jaya Ditunjuk sebagai Plt Direktur

30 Maret 2026 - 18:37 WIB

Paripurna DPRD, Pemkab Katingan Sampaikan LKPJ 2025 dengan Capaian Anggaran Tinggi

30 Maret 2026 - 18:33 WIB

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Katingan Dorong Program Tepat Sasaran

30 Maret 2026 - 15:25 WIB

Trending di Berita Utama