KASONGAN – HaloKalteng.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Katingan Tahun 2025–2029.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III, Selasa, 1 Juli 2025, melalui juru bicara fraksi, Genjadid Utomo.
Menurut Fraksi Gerindra, RPJMD merupakan dokumen strategis yang harus mencerminkan visi dan misi kepala daerah secara nyata. Mereka berharap RPJMD tidak hanya menjadi kumpulan slogan, melainkan benar-benar dijabarkan dalam program-program prioritas yang konkret dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya strategi yang serius dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Mereka menekankan pentingnya membuka lapangan kerja baru dan memperkuat daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan miskin yang masih cukup banyak di wilayah Katingan.
Di bidang ekonomi, Gerindra menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil harus menjadi perhatian utama. Dukungan melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran produk lokal dianggap penting untuk mendorong ekonomi kerakyatan.
Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan. Fraksi Gerindra berharap RPJMD mampu mendorong pemerataan pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang mudah diakses hingga ke pelosok desa. Peningkatan SDM harus dimulai dari kualitas layanan dasar yang memadai.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra meminta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di wilayah kota. Mereka mendesak adanya pemerataan pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan jaringan internet sampai ke desa-desa, guna mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Gerindra juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi. RPJMD diharapkan mengakomodir tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, serta pelayanan publik yang cepat dan transparan. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari upaya perbaikan birokrasi.
Terakhir, isu lingkungan dan mitigasi bencana turut mendapat perhatian. Gerindra mendorong agar RPJMD memasukkan kebijakan perlindungan lingkungan dan penanganan bencana, mengingat Kabupaten Katingan memiliki potensi rawan banjir dan kebakaran hutan.
“Kami berharap seluruh masukan ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan RPJMD, demi terciptanya Katingan yang lebih maju, adil, dan merata,” ujar Genjadid Utomo menutup penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra. (AN)
