“Capaian yang diraih oleh Desa Tumbang Malahoi itu menjadi bukti nyata bahwa desa di Kabupaten Gumas mampu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan, Jumat, 20 Juni 2025.
Dia mengatakan, nilai tinggi yang diraih oleh Desa Tumbang Malahoi itu tidak hanya mencerminkan kinerja aparatur desa, tetapi juga merupakan hasil dari keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa partisipatif.
“Saya berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi dan contoh positif bagi desa-desa lain. Semua bisa belajar dari Desa Tumbang Malahoi, bagaimana desa kecil bisa menunjukkan integritas besar,” jelas Raya.
Dia mengakui, pencapaian itu menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat anti korupsi hingga ke tingkat akar rumput. Keberhasilan desa dalam membangun pemerintahan yang bersih akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Apabila desa bersih dari praktik korupsi, maka kami yakin pembangunan akan lebih cepat, merata dan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat,” terang Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia menegaskan, DPRD Kabupaten Gumas akan terus mendukung program pembinaan pengawasan terhadap pemerintah desa untuk ciptakan sistem pemerintahan desa yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kepala desa, perangkat desa dan masyarakat Desa Tumbang Malahoi atas kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam membangun tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menjadi bukti dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih tidak ditentukan besar kecilnya wilayah, melainkan oleh kesungguhan dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat.
“Raihan nilai tertinggi itu menjadikan Desa Tumbang Malahoi berpeluang besar untuk ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada tingkat provinsi, bahkan akan menjadi perwakilan Provinsi Kalteng di tingkat nasional,” tuturnya.
Dalam proses penilaian calon desa percontohan anti korupsi tersebut, tim penilai dari Inspektorat Kalteng dan instansi terkait menilai berbagai aspek, yaitu transparansi penggunaan dana desa, pelibatan masyarakat pengambilan keputusan, kelengkapan administasi, upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi serta kemampuan pengelolaan keuangan yang akuntabel. (Tim Redaksi)
