KASONGAN – HaloKalteng.com – Bupati Katingan Saiful menegaskan bahwa percepatan operasional Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan mewujudkan kemandirian desa. Arahan tersebut dituangkan dalam Instruksi Bupati Katingan Nomor 500.3.1/437/DKUKMP-II/IX/2025, yang menjadi tindak lanjut dari kebijakan nasional dan provinsi terkait pemberdayaan koperasi rakyat.
Instruksi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembentukan serta optimalisasi Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Program ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah, yang mendorong setiap daerah memperkuat peran koperasi sebagai basis ekonomi rakyat.
“Koperasi Merah Putih harus hadir di setiap desa sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dikelola masyarakat sendiri. Ini bukan hanya tentang usaha dagang, tapi tentang kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan,” jelas Bupati Saiful di Kasongan, Selasa 11 November 2025.
Dalam instruksi tersebut, Bupati memerintahkan sepuluh OPD terkait, para camat, serta BUMD daerah untuk menjalankan langkah-langkah terkoordinasi sesuai bidang masing-masing. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan diminta menjadi ujung tombak pendampingan dengan menempatkan Business Assistant dan membangun sistem data koperasi di setiap desa.
Dinas PMD diarahkan untuk melakukan inventarisasi potensi desa serta penyediaan lahan yang bisa dimanfaatkan bagi koperasi. Dinas Kesehatan akan berperan memperkuat layanan apotek dan klinik desa berbasis koperasi, sementara Dinas Kominfo mendukung digitalisasi layanan dan pelatihan teknologi untuk pengurus koperasi.
Selain itu, Bappedalitbang diminta memastikan program ini masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara terintegrasi. Dinas Sosial berperan menghubungkan penerima bantuan sosial agar bisa menjadi anggota koperasi dan memasarkan produk mereka melalui jaringan koperasi Merah Putih.
Para camat di seluruh wilayah Katingan juga mendapat tugas strategis untuk mengoordinasikan satgas kecamatan, melakukan sosialisasi kepada kepala desa, serta memastikan pemetaan potensi ekonomi lokal berjalan sesuai target. Sementara BUMD Katingan didorong untuk ikut berperan dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok, fasilitas logistik, dan pembiayaan usaha masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa pendanaan kegiatan Koperasi Merah Putih akan bersumber dari APBD, APBDes, serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya. Dia menekankan pentingnya pelaporan rutin dan evaluasi agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita ingin koperasi menjadi pusat kekuatan ekonomi rakyat di Katingan. Dengan sinergi seluruh pihak, kita pastikan masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga pelaku ekonomi yang produktif,” tegas Saiful.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Katingan berharap terciptanya sistem ekonomi desa yang kokoh, adil, dan mandiri serta menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi di Kalimantan Tengah. (AN)
