KASONGAN – HaloKalteng.com – Pemerintah daerah terus mematangkan langkah penanganan bagi warga terdampak kebakaran di kawasan Pasar Lama Kasongan melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Katingan, Saiful, di Rumah Jabatan Bupati, Rabu 17 Februari 2026.
Rapat tersebut menjadi forum penyelarasan data sekaligus penentuan strategi penyaluran bantuan agar proses pemulihan masyarakat berjalan lebih terarah. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah kepala perangkat daerah, Camat Katingan Hilir, Lurah Kasongan Lama, serta unsur Forkopimda.
Saiful menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat namun tetap mengedepankan ketepatan sasaran. Dia meminta seluruh pihak memastikan data korban telah diverifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
“Kita ingin bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga proses pendataan harus dilakukan secara teliti dan terkoordinasi,” jelasnya.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, pendataan korban telah mencakup kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai memetakan solusi jangka menengah bagi warga terdampak. Opsi yang dibahas meliputi perbaikan hunian di lokasi semula maupun kemungkinan relokasi dengan mempertimbangkan keamanan serta kenyamanan masyarakat.
Saiful menekankan bahwa keputusan terkait penanganan harus melibatkan aspirasi warga agar solusi yang diambil tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan.
“Kita harus mendengar apa yang diinginkan masyarakat, apakah mereka memilih tetap di lokasi atau relokasi. Semua keputusan harus melalui musyawarah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menginformasikan bahwa donasi yang terkumpul dari berbagai pihak mencapai sekitar Rp362 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pemulihan korban secara bertahap.
Bupati memastikan pengelolaan bantuan dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses penanganan yang dilakukan pemerintah.
“Transparansi menjadi hal penting agar tidak muncul keraguan di masyarakat. Semua bantuan harus dikelola secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Saiful.
Pemerintah daerah berharap langkah koordinasi yang dilakukan dapat segera menghasilkan keputusan konkret sehingga masyarakat terdampak memperoleh kepastian bantuan serta dukungan pemulihan kehidupan pascakebakaran. (AN)
