Menu

Mode Gelap
Polsek Sepang Kawal Distribusi MBG di Mihing Raya Diskominfostandi Katingan Terima Mahasiswa Magang, Dorong Peningkatan Kompetensi Digital Wujudkan Swasembada Pangan, Polsek Tewah Serahkan Ratusan Kilogram Jagung Hibrida ke Bulog Perteguh Jiwa Patriotisme, Polres Gunung Mas Gelar Upacara Kesadaran Nasional Kabupaten Katingan Fokuskan Pemulihan Korban Kebakaran, Bupati Saiful Minta Penyaluran Bantuan Terkoordinasi Pastikan Pasokan Aman, Bupati Katingan Saiful Tinjau Kondisi Pasar Tumbang Samba

Berita Utama

Setujui LPj APBD 2024, Fraksi PKB Sampaikan Catatan Penting untuk Pemkab Katingan

badge-check


					FOTO : Alfriyano, juru bicara fraksi PKB. Perbesar

FOTO : Alfriyano, juru bicara fraksi PKB.

KASONGAN – HaloKalteng. com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Alfriyano, dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu 13 Agustus 2025.

“Fraksi PKB sepakat menerima LPj APBD 2024, namun dengan sejumlah catatan sebagai masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD ke depan lebih baik,” jelas Alfriyano.

Legislator PKB ini menyebutkan, keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Catatan pertama, Fraksi PKB mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya berturut-turut diraih Pemkab Katingan. Meski begitu, fraksi mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, baik tahun 2024 maupun sebelumnya, dan melaporkan perkembangannya kepada DPRD.

Selain itu, Fraksi PKB meminta penyusunan target pendapatan berbasis data dan kajian terukur, pembentukan regulasi hibah untuk organisasi, serta penghitungan belanja pegawai yang transparan sesuai kebutuhan riil.

Program dan kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pun diminta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan skala prioritas yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Kami juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah berbasis digitalisasi agar pengelolaan keuangan lebih efisien dan transparan,” pungkas Alfriyano. (AN)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Polsek Sepang Kawal Distribusi MBG di Mihing Raya

23 Februari 2026 - 16:51 WIB

Diskominfostandi Katingan Terima Mahasiswa Magang, Dorong Peningkatan Kompetensi Digital

20 Februari 2026 - 16:40 WIB

Wujudkan Swasembada Pangan, Polsek Tewah Serahkan Ratusan Kilogram Jagung Hibrida ke Bulog

19 Februari 2026 - 18:52 WIB

Perteguh Jiwa Patriotisme, Polres Gunung Mas Gelar Upacara Kesadaran Nasional

18 Februari 2026 - 19:55 WIB

Kabupaten Katingan Fokuskan Pemulihan Korban Kebakaran, Bupati Saiful Minta Penyaluran Bantuan Terkoordinasi

17 Februari 2026 - 18:55 WIB

Trending di Berita Utama