KASONGAN – HaloKalteng.com – Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis, Pemerintah Kabupaten Katingan tak tinggal diam.
Melalui pelatihan penggunaan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Pemkab berupaya membekali aparatur sipil negara (ASN) dengan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelatihan yang digelar di Aula Bappedalitbang, Rabu 28 Mei 2025 tersebut, diikuti oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah yang memiliki Unit Pelayanan Publik (UPP) serta tim teknis pengelola data SKM. Kegiatan dibuka secara resmi Bupati Katingan Saiful, melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Katingan, Deddy Ferras.
Pj Sekda Katingan menegaskan bahwa penyelenggaraan SKM bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelayanan publik sekaligus mendengarkan langsung suara masyarakat.
“Melalui SKM, kita bisa mengetahui seberapa baik pelayanan yang sudah diberikan, sekaligus memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa hasil survei tersebut wajib dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian PANRB sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya menjalankan SKM secara formalitas, tetapi benar-benar memanfaatkannya sebagai dasar perbaikan layanan.
Sebagai bentuk inovasi, Pemkab Katingan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian telah meluncurkan aplikasi E-SKM yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian layanan secara digital. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses survei.
“e-SKM hadir untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan penilaian. Prosesnya lebih cepat, transparan, dan hasilnya bisa langsung diolah sebagai bahan evaluasi,” jelas Deddy.
Selain pembekalan teori, pelatihan ini juga mencakup sesi teknis mengenai penggunaan aplikasi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan evaluatif yang tepat sasaran. Hal ini penting agar SKM benar-benar bisa menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pelayanan.
Dengan pelatihan ini, Pemkab Katingan berharap seluruh UPP mampu menjalankan survei secara profesional dan menghasilkan laporan yang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (AN)
