KASONGAN – HaloKalteng.com – Bupati Katingan, Saiful, mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, pada Rabu 30 April 2025.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan. Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta 12 gubernur dari berbagai provinsi yang hadir langsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI. Sementara itu, 11 kepala daerah lainnya, termasuk Bupati Katingan, mengikuti jalannya rapat secara virtual dari daerah masing-masing.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi II DPR RI membahas sejumlah agenda strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Fokus utama pembahasan mencakup penguatan sistem pemerintahan yang akuntabel dan efisien, evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Selain itu, turut dibahas mengenai kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Komisi II menekankan pentingnya distribusi anggaran yang lebih adil, tepat sasaran, dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan.
Topik lain yang mendapat perhatian adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Komisi II menekankan perlunya manajemen yang profesional dan transparan, agar lembaga-lembaga ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan publik.
Dalam aspek kepegawaian, Komisi II juga menyoroti pentingnya penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kompetensi. Sistem rekrutmen dan pengembangan karier ASN diharapkan dapat mendukung terciptanya birokrasi daerah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.
Komisi II DPR RI berharap melalui RDP ini tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program-program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. (AN)
