Menu

Mode Gelap
Fraksi DPRD Sepakat Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Dibahas RPJMD Katingan 2025–2029 Didorong Jadi Tonggak Pembangunan Lima Tahun ke Depan Program Perangkat Daerah Harus Maksimal dan Tepat Sasaran DPRD dan Pemkab Sepakati Tiga Buah Raperda Menjadi Perda Perangkat Daerah Harus Manfaatkan Aset Daerah DPRD Minta Tenaga Pendidik Harus Tingkatkan Kompetensi

Berita Utama

Dewan Harap Pedomani Aturan saat Operasi Praja Wibawa

badge-check


					Ketua DPRD Gumas Sementara Herbert Y Asin tampak akrap berbincang dengan Pabung Gumas di depan kantor bupati setempat, Senin (26/8/2024). Perbesar

Ketua DPRD Gumas Sementara Herbert Y Asin tampak akrap berbincang dengan Pabung Gumas di depan kantor bupati setempat, Senin (26/8/2024).

KUALA KURUN, Halokalteng.com – Pada apel gelar pasukan operasi praja wibawa dan operasi mantap praja telabang, yang mana digagas Satpol PP dan Polres Gunung Mas (Gumas) rangka menjelang pilkada tahun 2024 ini. Hal itulah, DPRD Kabupaten Gumas mengharapkan perlu pedomani aturan atau Standard Operating Procedure (SOP) yang ada.

Ketua DPRD Gumas Sementara Herbert Y Asin menjelaskan terkait SOP itu yang tertuang yakni di poin yang dilakukan pada saat kegiatan dilaksanaka ada tujuh poin yang harus dilakukan anggota personil gabungan yang akan bertugas dilapangan nantinya.

“Pertama, siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan, niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan YME, lalu lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang, sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat,” ucap Herbert Y Asin, Senin( 27/8/2024).

Selain itu sambung dia, poin ke tiga tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban umum. Kemudian keepat, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik, lengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, serta lakukan penugasan anggota dengan buddy system.

“Poin selanjutnya laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,” terang Herbert.

Kemudian Herbert ini menjelaskan, untuk pon selanjutnya yang keenam, mantapkan kerja sama, sinergi, dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi.

“Lalu poin terakir tetaplah menjadi teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dalam menerapkan ketentraman dan ketertiban umum,” pungkas dia. (red)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Fraksi DPRD Sepakat Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Dibahas

1 Juli 2025 - 17:35 WIB

RPJMD Katingan 2025–2029 Didorong Jadi Tonggak Pembangunan Lima Tahun ke Depan

1 Juli 2025 - 12:29 WIB

Program Perangkat Daerah Harus Maksimal dan Tepat Sasaran

30 Juni 2025 - 19:14 WIB

DPRD dan Pemkab Sepakati Tiga Buah Raperda Menjadi Perda

30 Juni 2025 - 13:16 WIB

Perangkat Daerah Harus Manfaatkan Aset Daerah

29 Juni 2025 - 18:54 WIB

Trending di Berita Utama