KASONGAN – Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di tingkat Desa dan Kelurahan, perlu mendapat perhatian pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).
Dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Elmon Sianturi, Operator DTKS, memiliki peran penting, pasalnya melalui kinerja yang dilakukan, bantuan sosial, baik yang disalurkan melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat tersalur tepat sasaran, namun akibat kurangnya insentif, sementara tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi, menyebabkan kinerja yang dilakukan tidak maksimal.
“Memang selama ini, operator DTKS, telah melakukan tugas-tugas dengan baik, namun ada juga yang belum maksimal, alasannya, soal insentif, sehingga keinginan kami, pemerintah daerah lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat memberikan dorongan kepada para operator dengan menyiapkan anggaran untuk insentif,” Ungkap Kadis Sosial Elmon Sianturi, Rabu (15/03/2023).
Dijelaskan Elmon, selama ini insentif yang diberikan kepada operator DTKS, hanya melalui pemerintah desa lewat Dana Desa, sehingga dengan keterbatasan anggaran di Desa, Operator hanya mendapat insentif yang sesuai kemampuan keuangan Desa.
Terkait dengan persoalan tersebut, dikatakan Elmon, Dinas Sosial bisa menganggarkan jika mendapat pagu anggaran dari TAPD.
“Kalau kita lihat, sebetulnya banyak masyarakat kita yang membutuhkan bantuan sosial, tetapi ini tidak lepas dari kinerja Operator DTKS, makanya, kalau kita dapat pagu anggaran dari TAPD, kemungkinan kita bisa memberikan insentif yang lebih baik, sehingga mereka dapat bekerja maksimal dan banyak masyarakat yang terbantukan,” Tandasnya. (Vry)
