Menu

Mode Gelap
Respons Cepat Karhutla, Kapolres Dan Dandim Katingan Turun Langsung Ke Lokasi Cegah Karhutla, Satbinmas Polres Gunung Mas bersama Pasis SIP Edukasi Petani di Jalur Kurun-Linau Fraksi Partai Demokrat DPRD Minta Pemenuhan SPM Diperhatikan pada Perubahan APBD 2026 Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar Kapolres Gunung Mas Hadiri Peresmian Calon Resort GKE Batu Nyiwuh, Perkuat Sinergi dan Kerukunan Kodim 1019 Katingan Ajak Seluruh Komponen Masyarakat Cegah Konflik Sosial

Berita Utama

Adanya Sistem Satu Data Bisa Dukung Kinerja Pemda

badge-check


					Ketua DPRD Gumas Binartha Perbesar

Ketua DPRD Gumas Binartha

KUALA KURUN, Halokalteng.com – Dengan dikenalkannya sistem satu data yang dilakukan, oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunung Mas. Olehnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas mengapresiasi adanya sistem satu data agar ada percekcokan antara pusat dan daerah, sehingga menghasilkan data yang akurat.

“Dengan adanya sistem satu data itu, maka tujuannya jelas untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses,” ucap Anggota DPRD Gunung Mas Binartha, Minggu (1/9/2024).

Selain itu, sambung dia, antara instansi dapat dibagi pakaikan baik di Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan yang menggunakan kode referensi dan sehingga terdata di induk yang sangat diperlukan untuk perencanaan yang lebih terukur dan monitoring.

“Terlebih bisa dievaluasi pembangun dalam mengatur penyelenggaraan tata Kelola data, di setiap instansi yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Gunung Mas Richard F Lundjo menjelaskan kebijakan Satu Data Indonesia ini, penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa semua di daerah bahkan di pusat sekalipun mengalami permasalahan yang sama terkait data tersebut.

“Sehingga data yang belum berkualitas yang belum memenuhi standar dan tidak adanya metadata, dan sistem basis data sektoral yang belum terpadu, sebagai contoh adalah data mengenai kependudukan, yaitu jumlah penduduk, pasti akan berbeda apabila disandingkan antara data dari Dinas dengan BPS,” ungkap dia

Hal ini perlu dicermati, tambahan Richard, bukan sebagai membenarkan satu dibandingkan dengan yang lain, namun bagaimana mampu membedakan data tersebut untuk tujuan dan keperluan apa, karena perbedaan data tersebut berada pada standarisasi dan fokus yang tidak sama.(red)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Respons Cepat Karhutla, Kapolres Dan Dandim Katingan Turun Langsung Ke Lokasi

29 Agustus 2026 - 15:44 WIB

Cegah Karhutla, Satbinmas Polres Gunung Mas bersama Pasis SIP Edukasi Petani di Jalur Kurun-Linau

29 Agustus 2026 - 14:24 WIB

Fraksi Partai Demokrat DPRD Minta Pemenuhan SPM Diperhatikan pada Perubahan APBD 2026

28 Agustus 2026 - 18:41 WIB

Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar

28 Agustus 2026 - 13:12 WIB

Kapolres Gunung Mas Hadiri Peresmian Calon Resort GKE Batu Nyiwuh, Perkuat Sinergi dan Kerukunan

28 Agustus 2026 - 13:07 WIB

Trending di Berita Utama
error: Content is protected !!