Menu

Mode Gelap
Polsek Rungan bersama Masyarakat dan Pengurus BUMDes Tanam Jagung Hibrida Piket Pamapta Polres Gunung Mas Intensifkan Patroli Dialogis di Perbankan dan Pasar Kuala Kurun Program Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Riil di Lapangan Fokus Benahi PDAM, Amory Handewa Jaya Ditunjuk sebagai Plt Direktur Paripurna DPRD, Pemkab Katingan Sampaikan LKPJ 2025 dengan Capaian Anggaran Tinggi Musrenbang RKPD 2027, Bupati Katingan Dorong Program Tepat Sasaran

Berita Utama

Adanya Sistem Satu Data Bisa Dukung Kinerja Pemda

badge-check


					Ketua DPRD Gumas Binartha Perbesar

Ketua DPRD Gumas Binartha

KUALA KURUN, Halokalteng.com – Dengan dikenalkannya sistem satu data yang dilakukan, oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunung Mas. Olehnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas mengapresiasi adanya sistem satu data agar ada percekcokan antara pusat dan daerah, sehingga menghasilkan data yang akurat.

“Dengan adanya sistem satu data itu, maka tujuannya jelas untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses,” ucap Anggota DPRD Gunung Mas Binartha, Minggu (1/9/2024).

Selain itu, sambung dia, antara instansi dapat dibagi pakaikan baik di Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan yang menggunakan kode referensi dan sehingga terdata di induk yang sangat diperlukan untuk perencanaan yang lebih terukur dan monitoring.

“Terlebih bisa dievaluasi pembangun dalam mengatur penyelenggaraan tata Kelola data, di setiap instansi yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Gunung Mas Richard F Lundjo menjelaskan kebijakan Satu Data Indonesia ini, penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa semua di daerah bahkan di pusat sekalipun mengalami permasalahan yang sama terkait data tersebut.

“Sehingga data yang belum berkualitas yang belum memenuhi standar dan tidak adanya metadata, dan sistem basis data sektoral yang belum terpadu, sebagai contoh adalah data mengenai kependudukan, yaitu jumlah penduduk, pasti akan berbeda apabila disandingkan antara data dari Dinas dengan BPS,” ungkap dia

Hal ini perlu dicermati, tambahan Richard, bukan sebagai membenarkan satu dibandingkan dengan yang lain, namun bagaimana mampu membedakan data tersebut untuk tujuan dan keperluan apa, karena perbedaan data tersebut berada pada standarisasi dan fokus yang tidak sama.(red)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Polsek Rungan bersama Masyarakat dan Pengurus BUMDes Tanam Jagung Hibrida

4 April 2026 - 14:36 WIB

Piket Pamapta Polres Gunung Mas Intensifkan Patroli Dialogis di Perbankan dan Pasar Kuala Kurun

1 April 2026 - 15:04 WIB

Program Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Riil di Lapangan

31 Maret 2026 - 13:14 WIB

Fokus Benahi PDAM, Amory Handewa Jaya Ditunjuk sebagai Plt Direktur

30 Maret 2026 - 18:37 WIB

Paripurna DPRD, Pemkab Katingan Sampaikan LKPJ 2025 dengan Capaian Anggaran Tinggi

30 Maret 2026 - 18:33 WIB

Trending di Berita Utama