KASONGAN – HaloKalteng.com – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan mengambil langkah strategis dengan memperkuat advokasi ke pemerintah pusat. Bupati Katingan, Saiful, mengusulkan dukungan pembiayaan melalui skema APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur daerah.
Upaya tersebut dilakukan saat Saiful mengikuti kunjungan kerja bersama Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2/2026), dan dilanjutkan dengan pertemuan di Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jumat (13/2/2026).
Menurut Saiful, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, terutama pada sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami ingin memastikan program prioritas di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman tetap berjalan. Karena itu, dukungan APBN dan DAK untuk periode 2027–2030 sangat kami harapkan,” ucapnya.
Dia menegaskan, infrastruktur dasar seperti sistem penyediaan air minum, sanitasi, serta penataan kawasan permukiman memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Dalam agenda tersebut, Bupati didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta jajaran teknis lainnya. Kehadiran tim teknis bertujuan memastikan usulan yang disampaikan telah didukung data lapangan, kesiapan lahan, serta dokumen perencanaan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Pertemuan juga membahas penguatan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, termasuk penajaman daftar kegiatan prioritas dan kemungkinan penerapan skema pendanaan multi-years untuk proyek infrastruktur strategis.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap adanya afirmasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal daerah, sehingga momentum pembangunan tetap terjaga dan target peningkatan kualitas permukiman serta layanan dasar masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. (AN)
