KASONGAN – HaloKalteng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan kini mengarahkan pembangunan digital tidak sekadar pada penyediaan jaringan, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, saat mengikuti nonton bareng Podcast “Martabak (Mari Cerita Tentang Bakti)” edisi Katingan bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis 30 April 2026 di Media Center Diskominfostandi.
Didampingi jajaran bidang teknis, kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun pemerintah pusat, khususnya di wilayah 3T melalui program BTS 4G, internet desa, hingga satelit SATRIA-1.
Hotden menegaskan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur digital tidak berhenti pada aspek fisik semata, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa apa yang sudah dibangun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci, karena tantangan wilayah kami cukup kompleks,” jelasnya.
Dia menjelaskan, luas wilayah Katingan yang mencapai sekitar 20.400 kilometer persegi dengan kondisi geografis yang didominasi hutan serta keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan dalam pemerataan layanan telekomunikasi, terutama di wilayah hulu.
Menindaklanjuti koordinasi sebelumnya, BAKTI bersama mitranya telah melakukan perbaikan di sejumlah titik, termasuk di Desa Telok Tampang, Kecamatan Katingan Hulu, dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat dengan kembali normalnya layanan komunikasi dan internet.
“Responsnya sangat cepat. Tim teknisi bahkan masih berada di lapangan untuk memastikan layanan kembali normal,” ungkap Hotden.
Ke depan, Pemkab Katingan juga menyiapkan langkah lanjutan berupa peningkatan bandwidth, sistem pelaporan gangguan yang lebih cepat, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga infrastruktur, agar seluruh layanan digital termasuk pendidikan dapat berjalan tanpa hambatan. (AN)
