Menu

Mode Gelap
Polres Gunung Mas Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Karhutla, Ajak Warga Jaga Hutan dan Lahan DPRD Desak Pemkab Perkuat Fasilitas Kesehatan Seorang Laki-Laki Diamankan, Satresnarkoba Berhasil Temukan 14 Paket Diduga Sabu di Kuala Kurun Polres Gunung Mas Gelar Apel Siaga Karhutla 2026, Perkuat Kesiapan Personel dan Sinergi Lintas Instansi Sinergi DPRD dan Polres Harus Terus Diperkuat Perkuat Sinergi TNI-Polri, Kapolres Gunung Mas Kunjungi Kodim 1018/GMS Bangun Kolaborasi Jaga Kamtibmas

Berita Utama

Bapemperda Sampaikan Dua Raperda Inisiatif

badge-check


					FOTO : Anggota DPRD Gumas Evandi. Perbesar

FOTO : Anggota DPRD Gumas Evandi.

KUALA KURUN – Bapemperda DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menyampaikan dua Raperda inisiatif, yang merupakan kelanjutan dari program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2023.

Ketua Bapemperda DPRD Gumas Evandi, mengatakan Raperda inisiatif tersebut, salah satunya tentang pengaturan lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Tujuan dari Raperda tersebut, antara lain terwujudnya ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.

“Selain itu terwujudnya penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan,” jelas Evandi saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Senin 18 November 2024.

Dia mengatakan pihak dewan juga ingin ada sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Sebab, ruang lingkup Raperda tentang pengaturan lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan, perkebunan dan kehutanan, yakni perusahaan besar swasta (PBS) wajib membangun jalan khusus.

“Sehingga depan semua PBS, baik di bidang kehutanan, perkebunan maupun pertambangan tidak lagi menggunakan jalan umum kabupaten untuk mengangkut hasil produksinya. Bagi PBS yang tidak mau membuat atau membangun jalan umum akan diberikan sanksi administratif sampai dengan pencabutan perizinan,”tegas Evandi. (nya)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Polres Gunung Mas Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Karhutla, Ajak Warga Jaga Hutan dan Lahan

23 Juli 2026 - 14:13 WIB

DPRD Desak Pemkab Perkuat Fasilitas Kesehatan

22 Juli 2026 - 20:10 WIB

Seorang Laki-Laki Diamankan, Satresnarkoba Berhasil Temukan 14 Paket Diduga Sabu di Kuala Kurun

22 Juli 2026 - 10:34 WIB

Polres Gunung Mas Gelar Apel Siaga Karhutla 2026, Perkuat Kesiapan Personel dan Sinergi Lintas Instansi

21 Juli 2026 - 13:24 WIB

Sinergi DPRD dan Polres Harus Terus Diperkuat

20 Juli 2026 - 16:22 WIB

Trending di Berita Utama
error: Content is protected !!