KASONGAN – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Katingan Tahun anggaran 2022, mengalami keterlambatan, dikarenakan, Pemda Katingan bertahan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dikatakan Sakariyas, Bupati Katingan, keterlambatan pelaporan LKPD, disebabkan, Pemda Katingan berupaya menjalankan sistem baru yang dianjurkan Pemerintah Pusat yaitu SIPD, dimanah, untuk Kalimantan Tengah, baik Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten, tidak mampu menjalankan sistem SIPD, hanya Katingan yang tetap bertahan.
“Kita bangga karena bertahan dengan SIPD, sementara daerah, tidak ada yang bertahan dengan SIDP, paling bisanya sistem dua kaki, SIPD dan SIMDA,” Ungkap Sakariyas, Bupati Katingan, Jumat (21/07/2023).
Diakui Sakariyas, keberhasilan menggunakan SIPD, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Katingan tetap mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dari hasil LKPD yang kita laporkan dengan menggunakan sistem SIPD, terbukti kita tetap mendapatkan opini BPK WTP, jadi ini menjadi kebanggaan kita semua,” Katanya.
Bahkan, dengan hasil tersebut, disebutkan Sakariyas, Pemda Katingan bisa menjadi tujuan studi banding bagi daerah lain yang tidak terbatas hanya di wilayah Kalimantan, tetapi seluruh Indonesia, pasalnya penerapan SIDP, banyak yang belum mampu tanpa menggunakan Simda.
“Saya katakan, karena banyak daerah yang belum sanggup menerapkan SIPD, bisa jadi mereka buat studi banding dengan kita, dan ini pasti terjadi,” Ungkap Sakariyas, dengan bangga karena hasil kerja keras seluruh OPD, termasuk BPKAD dan Bappelitbang.
Hal yang sama diungkapkan Pransang, Sekda Katingan, menjalankan SIPD diakuinya sulit, bahkan LKPD Katingan paling lambat dari seluruh Indonesia, tetapi kerja keras dan komunikasi yang intens dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk BPK-RI, terkait SIPD, akhirnya bisa dilengkapi kekurangan-kekurangan dan berhasil menerapkan sistem SIPD.
“Harus kita akui, kerja keras yang ditunjukkan seluruh OPD, sehingga kita bisa bertahan dengan SIPD dan bisa dapat WTP, makanya kita akan persiapkan BPKAD dan Bappelitbang untuk menerima daerah yang ingin lakukan studi banding tentang penerapan SIPD,” Tandasnya. (VRY)
