KUALA KURUN – Lima fraksi di DPRD Gunung Mas (Gumas) sepakat menerima untuk dibahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Bupati Gumas Jaya S Monong, yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Ranperda tersebut ada 6 poin, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak Jaru, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok.
Hal itu disampaikan pada rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Pengantar Bupati Gumas atas Ranperda. Rapat tersebut di pimpin Wakil Ketua (Waket) II DPRD Gumas Neni Yuliani, didampingi Waket I DPRD Gumas Binartha, di ruang rapat paripurna DPRD Gumas, Rabu (5/7/2023).
Kelima fraksi, yakni fraksi Partai Golkar juru bicara (jubir) Binartha, fraksi PDI Perjuangan jubir Edyson D Kenting, fraksi Partai Demokrat jubir Untung Jaya Bangas, fraksi Partai Nasdem-Hanura jubir Evandi, dan fraksi Gerakan Karya Bersatu jubir Sahriah.
Kendati menerima untuk dibahas, beberapa saran dan masukan diberikan kepada eksekutif, masing-masing dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Nasdem-Hanura.
Saran dan masukan dari fraksi Partai Demokrat, diantaranya belum melihat hasil dari program Smart Agro berdampak pada kesejahteraan masyarakat Gumas, yang mana sampai saat ini usaha masyarakat kurang lebih 80 persen masih bergantung pada usaha tambang emas tradisional seperti tahun-tahun sebelumnya.
Belum seriusnya pemerintah daerah (pemda) menjalankan program Smart Tourism, yang mana sampai saat ini belum kelihatan geliatnya. Program Smart Human Resources, fraksi Partai Demokrat mengaku masih banyak anak-anak didik yang putus sekolah, serta kalah bersaingnya anak-anak Gumas didalam berkompetisi dalam seleksi penerimaan PNS.
Pun halnya di Perusahaan Besar Swasta (PBS), hanya diterima di pekerjaan kasar atau rendah, serta masih banyaknya infrastruktur pendidikan yang rusak. Masih banyak pembangunan jalan dan jembatan sampai ke pelosok dan perlu ditingkatkan kualitasnya.
Fraksi Nasdem-Hanura, mempertanyakan sejauh mana keberhasilan dalam hal mencapai visi dan misi Bupati Gumas. Sampai saat ini kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan operator desa belum menerima gaji dari bulan Januari 2023, disebabkan peraturan bupati alokasi dana desa belum keluar.
Terkait dengan dividen Bank Kalteng yang tidak dibagikan 100 persen tahun 2023 dan ditahun 2024 hanya dibagikan 25 persen, fraksi Nasdem-Hanura menegaskan tidak sepakat dengan hal itu.
“Kami minta agar dividen tersebut harus dijadikan penyertaan modal tahun 2024, atau tambahan penyertaan modal di tahun 2023,” tegas Evandi.
Hadir di rapat paripurna, Pejabat Sekda (Pj) Gumas Richard, unsur forkopimda atau yang mewakili, anggota DPRD Gumas, beberapa kepala perangkat daerah, asisten, staf ahli bupati, serta undangan lainnya. (AN/Nop).
