KUALA KURUN – HaloKalteng.Com – Di tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sebesar Rp 85.122.422.937,00. Namun realisasinya hanya Rp 58.708.141.584,94 atau 68,97 persen. Hal itu mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Kami menyoroti kinerja perangkat daerah, karena realisasi PAD jauh dari target yang telah ditetapkan. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Gumas Binartha, Rabu, 2 Juli 2025.
Dia menyampaikan, beberapa komponen PAD yang paling menonjol belum tercapai yakni sektor pajak daerah serta penerimaan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Secara umum, itu masih belum terealisasi secara optimal.
“Realisasi PAD tahun 2024 ini menunjukkan target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Padahal kalau BPHTB lebih dimaksimalkan, maka akan menjadi penyumbang PAD tertinggi,” terangnya.
Berdasarkan laporan perangkat daerah terkait, kata dia, ada sejumlah kendala yang dihadapi sehingga BPHTB tidak terealisasi maksimal, seperti beberapa Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang masih belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.
Selanjutnya, proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kementerian ATR/BPN masih tertunda, dan pendampingan hukum dengan kejaksaan telah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Terkait kendala tersebut, kami sudah memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, agar kedepan hal seperti serupa tidak terjadi,” jelas pria yang akrab disapa Obin ini.
Selain itu, DPRD juga memberi rekomendasi terkait pendapatan dari retribusi dan penyewaan alat berat juga belum optimal, melalui reformasi manajemen alat berat oleh dinas pertanian agar berkontribusi nyata terhadap PAD, atau diserahkan kepada pihak ketiga secara profesional.
“Dinas terkait harus lebih agresif dan inovatif dalam menggali potensi PAD. Kalau hanya menunggu PAD datang tanpa strategi, maka capaian yang signifikan tidak akan pernah tercapai. Perlu keberanian dari perangkat daerah, jangan hanya rutinitas,” tukas Politikus Partai Golkar ini. (Tim Redaksi)
