Menu

Mode Gelap
Saiful Dorong Percepatan Reforma Agraria di Kalteng Saat Reses Komisi II DPR RI Perkuat Ketahanan Pangan, Polsek Kurun Bersama Kelompok Tani Saribumi Mulai Penanaman Jagung Kuartal II Disperkimtan Katingan dan DPRD Kotim Bahas Optimalisasi Pembangunan Perumahan Diduga Berasal dari Dapur, Rumah Petani di Katingan Tengah Dilalap Api Tema TMMD ke-128 Jadi Penguat Sinergi Bangun Desa di Katingan Cegah Lakalantas, Satlantas Polres Gumas Gotong Royong Bersihkan Tumpukan Pasir di Bundaran Kuala Kurun

Berita Utama

Begini Harapan Dewan dengan BPD dan Kades di Gumas

badge-check


					Wakil Ketua II DPRD Gumas Espriadi Perbesar

Wakil Ketua II DPRD Gumas Espriadi

KUALA KURUN, Halokalteng.com – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyoroti kinerja dengan BPD dan Kades semestinya program desa bisa sama-sama serta sejalan.

Anggota DPRD Gumas Espriadi menjelaskan, dalam penyelenggaraan (Pemdes) pemerintahan desa , (Kades) kepala desa dan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa ada mempunyai visi dan misi yang sama.

“Kami berharap dengan BPD sebagai pengawas dan bagi penyelengara pemerintahan desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang dan Perda yang berlaku. Maka program desa dan BPD bisa sejalan,” ucap Anggota DPRD Kabupaten Gumas Espriadi, Jumat (2/8/2024).

Selain itu, jelas politisi dari dapil-II ini menuturkan, tupoksi BPD tersebut yang melekat ialah mempunyai tiga fungsi, yakni menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintahan desa. Begitu juga, pemdes sebagai mitra sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah.

“Karena desa memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Espriadi menyebutkan, BPD sebagai unsur pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang undang. Agar kedepan, kata dia, kepala desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.

“Jika terjadi penyimpangan saat suatu kegiatan pemerintahan desa sedang berjalan, BPD harus cepat meluruskan, jangan dibiarkan sampai berlarut-larut,” pungkas dia. (red)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Saiful Dorong Percepatan Reforma Agraria di Kalteng Saat Reses Komisi II DPR RI

23 April 2026 - 21:59 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, Polsek Kurun Bersama Kelompok Tani Saribumi Mulai Penanaman Jagung Kuartal II

23 April 2026 - 15:36 WIB

Disperkimtan Katingan dan DPRD Kotim Bahas Optimalisasi Pembangunan Perumahan

23 April 2026 - 01:16 WIB

Diduga Berasal dari Dapur, Rumah Petani di Katingan Tengah Dilalap Api

22 April 2026 - 20:04 WIB

Tema TMMD ke-128 Jadi Penguat Sinergi Bangun Desa di Katingan

22 April 2026 - 14:46 WIB

Trending di Berita Utama