Menu

Mode Gelap
Kapolres Gunung Mas Beri Arahan Tim Edukasi Karhutla, Tekankan Kesehatan dan Pendekatan Humanis Respons Cepat Karhutla, Kapolres Dan Dandim Katingan Turun Langsung Ke Lokasi Cegah Karhutla, Satbinmas Polres Gunung Mas bersama Pasis SIP Edukasi Petani di Jalur Kurun-Linau Fraksi Partai Demokrat DPRD Minta Pemenuhan SPM Diperhatikan pada Perubahan APBD 2026 Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar Kapolres Gunung Mas Hadiri Peresmian Calon Resort GKE Batu Nyiwuh, Perkuat Sinergi dan Kerukunan

Berita Utama

Setujui LPj APBD 2024, Fraksi PKB Sampaikan Catatan Penting untuk Pemkab Katingan

badge-check


					FOTO : Alfriyano, juru bicara fraksi PKB. Perbesar

FOTO : Alfriyano, juru bicara fraksi PKB.

KASONGAN – HaloKalteng. com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Alfriyano, dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu 13 Agustus 2025.

“Fraksi PKB sepakat menerima LPj APBD 2024, namun dengan sejumlah catatan sebagai masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD ke depan lebih baik,” jelas Alfriyano.

Legislator PKB ini menyebutkan, keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Catatan pertama, Fraksi PKB mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya berturut-turut diraih Pemkab Katingan. Meski begitu, fraksi mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, baik tahun 2024 maupun sebelumnya, dan melaporkan perkembangannya kepada DPRD.

Selain itu, Fraksi PKB meminta penyusunan target pendapatan berbasis data dan kajian terukur, pembentukan regulasi hibah untuk organisasi, serta penghitungan belanja pegawai yang transparan sesuai kebutuhan riil.

Program dan kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pun diminta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan skala prioritas yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Kami juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah berbasis digitalisasi agar pengelolaan keuangan lebih efisien dan transparan,” pungkas Alfriyano. (AN)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Kapolres Gunung Mas Beri Arahan Tim Edukasi Karhutla, Tekankan Kesehatan dan Pendekatan Humanis

31 Agustus 2026 - 09:24 WIB

Respons Cepat Karhutla, Kapolres Dan Dandim Katingan Turun Langsung Ke Lokasi

29 Agustus 2026 - 15:44 WIB

Cegah Karhutla, Satbinmas Polres Gunung Mas bersama Pasis SIP Edukasi Petani di Jalur Kurun-Linau

29 Agustus 2026 - 14:24 WIB

Fraksi Partai Demokrat DPRD Minta Pemenuhan SPM Diperhatikan pada Perubahan APBD 2026

28 Agustus 2026 - 18:41 WIB

Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar

28 Agustus 2026 - 13:12 WIB

Trending di Berita Utama
error: Content is protected !!