Menu

Mode Gelap
Kawal Transparansi Anggaran, Polsek Rungan Dampingi Musdes Perubahan APBDes Desa Tumbang Langgah HUT Intelijen Polri ke-80, Kapolres Gumas Apresiasi Loyalitas dan Profesionalisme Satintelkam dalam Menjaga Kamtibmas Kodim 1019/Katingan Sosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih kepada Seluruh Kades se-Kabupaten Katingan Kawal Sukacita Natal Remaja, Polsek Manuhing Pastikan Ibadah di Gereja Bukit Sion Warga Asem Kumbang Temukan Mayat Pria Tersangkut Ranting Bank Kalteng Kuala Kurun Berbagi Tali Asih di Suasana Natal

Berita Utama

Setujui LPj APBD 2024, Fraksi PKB Sampaikan Catatan Penting untuk Pemkab Katingan

badge-check


					FOTO : Alfriyano, juru bicara fraksi PKB. Perbesar

FOTO : Alfriyano, juru bicara fraksi PKB.

KASONGAN – HaloKalteng. com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Alfriyano, dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu 13 Agustus 2025.

“Fraksi PKB sepakat menerima LPj APBD 2024, namun dengan sejumlah catatan sebagai masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD ke depan lebih baik,” jelas Alfriyano.

Legislator PKB ini menyebutkan, keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Catatan pertama, Fraksi PKB mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya berturut-turut diraih Pemkab Katingan. Meski begitu, fraksi mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, baik tahun 2024 maupun sebelumnya, dan melaporkan perkembangannya kepada DPRD.

Selain itu, Fraksi PKB meminta penyusunan target pendapatan berbasis data dan kajian terukur, pembentukan regulasi hibah untuk organisasi, serta penghitungan belanja pegawai yang transparan sesuai kebutuhan riil.

Program dan kegiatan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pun diminta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan skala prioritas yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Kami juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah berbasis digitalisasi agar pengelolaan keuangan lebih efisien dan transparan,” pungkas Alfriyano. (AN)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Kawal Transparansi Anggaran, Polsek Rungan Dampingi Musdes Perubahan APBDes Desa Tumbang Langgah

8 Januari 2026 - 14:28 WIB

HUT Intelijen Polri ke-80, Kapolres Gumas Apresiasi Loyalitas dan Profesionalisme Satintelkam dalam Menjaga Kamtibmas

7 Januari 2026 - 13:38 WIB

Kodim 1019/Katingan Sosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih kepada Seluruh Kades se-Kabupaten Katingan

5 Januari 2026 - 18:45 WIB

Kawal Sukacita Natal Remaja, Polsek Manuhing Pastikan Ibadah di Gereja Bukit Sion

29 Desember 2025 - 18:31 WIB

Warga Asem Kumbang Temukan Mayat Pria Tersangkut Ranting

29 Desember 2025 - 07:20 WIB

Trending di Berita Utama