Menu

Mode Gelap
Fraksi DPRD Sepakat Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Dibahas Gerindra Dorong RPJMD Katingan Fokus pada Rakyat Kecil dan Pembangunan Merata PDI Perjuangan Dorong RPJMD Katingan 2025-2029 Fokus pada Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Warga Pemkab Katingan Siap Bahas Lanjut Raperda RPJMD 2025–2029 Bersama DPRD Fraksi PKB Dukung Penuh Penyusunan RPJMD Katingan 2025–2029, Dorong Perencanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran Fraksi NasDem Beri Catatan, Tetap Dukung Raperda RPJMD Katingan 2025–2029

Berita Utama

Alami KDRT Oknum ASN Dilaporkan Mantan Istrinya

badge-check


					Kasus KDRT di Katingan Perbesar

Kasus KDRT di Katingan

KASONGAN – Alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Katingan yang berinisial RB laporkan mantan istrinya.

Dijelaskan ADV. R.P Silam dan kawan-kawan selaku kuasa hukum korban MS atau Istri dari RB kepada sejumlah awak media, Jumat 20 September 2024,  laporan terhadap RB sudah berjalan di Kejaksaan Negeri Kasongan dengan status perkara P21, berdasarkan tindak lanjut laporan Polisi pada tanggal 3 November 2023.

Dilaporkannya oknum ASN berinisial RB yang bertugas di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing ini, lantaran diduga berkali-kali melakukan KDRT terhadap mantan istrinya yang sebelum resmi bercerai 29 Maret 2024 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Ksn.

Kuasa hukum MS, R.P Silam beserta beberapa teman pengacara berharapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan segera lakukan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan pelapor MS kepada Pj. Bupati Katingan.

“Laporan sudah disampaikan oleh pelapor kepada Pj. Bupati dan diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Katingan, sehingga harapannya bisa segera ditindaklanjuti mengingat oknum ASN ini masih aktif bekerja dikantor Kecamatan Tewang Sanggalang Garing,” Ujarnya.

Masih menurut Team kuasa Hukum MS, dilihat dari tindakan yang dilakukan pelaku secara berulang-ulang dan telah dilaporkan kepada Pj Bupati selaku pimpinannya sejak Februari 2024 dan mendapat disposisi pada 1 Maret 2024, hingga kini pelaku masa aktif sebagai ASN dan tidak ada sangsi.

“Pj. Bupati selaku pimpinan daerah harusnya tegas terhadap oknum ASN yang melanggar peraturan, apalagi ini berhubungan dengan KDRT,” Tandasnya. (VRY).

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Fraksi DPRD Sepakat Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Dibahas

1 Juli 2025 - 17:35 WIB

Gerindra Dorong RPJMD Katingan Fokus pada Rakyat Kecil dan Pembangunan Merata

1 Juli 2025 - 15:56 WIB

PDI Perjuangan Dorong RPJMD Katingan 2025-2029 Fokus pada Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Warga

1 Juli 2025 - 15:52 WIB

Pemkab Katingan Siap Bahas Lanjut Raperda RPJMD 2025–2029 Bersama DPRD

1 Juli 2025 - 15:36 WIB

Fraksi PKB Dukung Penuh Penyusunan RPJMD Katingan 2025–2029, Dorong Perencanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran

1 Juli 2025 - 15:29 WIB

Trending di Berita Utama