Menu

Mode Gelap
Kodim 1019/Katingan Ukir Prestasi Nasional, Sabet Juara 3 LKJ TMMD 2025 RPJMD 2025–2029 Ditargetkan Sah Agustus, Firdaus Serukan Kolaborasi Bangun Katingan Fokuskan Perbaikan Layanan Dasar, Pemkab Katingan Bahas Evaluasi Anggaran 2025 Bersama BPKP Musim Hujan Tiba, Babinsa Mendawai Gencar Ajak Warga Jaga Lingkungan Dorong Satu Data Dan Kebijakan Berbasis Bukti, Diskominfostandi Katingan Gelar Pelatihan Statistik Sektoral Pemkab Katingan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 Dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Bersama Mendagri

Berita Utama

Perlu Penataan Ulang Data Kependudukan di Gumas

badge-check


					 Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar sedang menerima Raperda dari Pj. Bupati Herson B Aden di gedung dewan, Senin (29/7/2024) lalu. Perbesar

 Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar sedang menerima Raperda dari Pj. Bupati Herson B Aden di gedung dewan, Senin (29/7/2024) lalu.

KUALA KURUN, Halokalteng.com – Masih banyaknya masyarakat, yang belum terdata secara maksimal dari kecamatan dan pedesaan. Untuk itu, Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta mesti adanya perbaikan oleh instansi yang terkait dalam menangani data kependudukan. Maka, penduduk harus ditata ulang kembali.

Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar menuturkan, bahwa dokumen kependudukan yang tertata dengan baik dilakukan secara maksimal. Karena ini, bisa mendukung dalam penyelengaraan pemilihan umum kedepannya. Termasuk untuk penyelengaraan program dari pemerintah tentunya.

“Mesti adanya penantaan ulang kembali dari instansi terkait dalam mendata kembali, dengan sedemikian rupa baik penduduk yang datang dan pergi. Otomatis kedepan tidak lagi adanya yang doble dan sejenisnya. Sehingga bisa mempermudah kegiatan termasuk mengahadapi Pilgub, Pilbup dan program lain dari pemerintah,” ucap Akerman, Selasa (27/10).

Legislator partai PDI Perjuangan ini menyebutkan, yang diperhatikan perangkat pemerintah juga mesti dilibatkan, baik di sektor bawah seperti RT/RW bisa ada di lingkungan pedesaan, termasuk Lurah, Camat, Kades juga tokoh masyarakat. Pasalnya ujung tombak pemerintah maka wajib dilibatkan untuk penataan kembali.

“Baik itu RT, Pemerintah Desa harus dilibatkan termasuk unsur yang ada di kecamatan desa dan lainya agar program, ini bisa berjalan sebaik mungkin karena bisa memberikan informasi yang valid kepada petugas,” sebutnya.

Legislator dari dapil-II meliputi lima Kecamatan, seperti Rungan, Rungan Hulu, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya menambahkan, data kependudukan tersebut wajib dimiliki apatar desa kelurahan, kecamatan, karena mereka sebagai petugas di wilayahnya wajib mengetahui jumlah Maka harus setiap saat dikordinasikan hal tersebut.

“Koordinasi bersama desa kelurahan, kecamatan, sehingga mensingkronisasi data kependudukan diwilayah kita dan tidak ada lagi adanya data yang lebih atau ganda,” pungkas dia. (red)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Kodim 1019/Katingan Ukir Prestasi Nasional, Sabet Juara 3 LKJ TMMD 2025

24 April 2025 - 21:47 WIB

RPJMD 2025–2029 Ditargetkan Sah Agustus, Firdaus Serukan Kolaborasi Bangun Katingan

23 April 2025 - 18:07 WIB

Fokuskan Perbaikan Layanan Dasar, Pemkab Katingan Bahas Evaluasi Anggaran 2025 Bersama BPKP

23 April 2025 - 17:44 WIB

Musim Hujan Tiba, Babinsa Mendawai Gencar Ajak Warga Jaga Lingkungan

23 April 2025 - 17:19 WIB

Dorong Satu Data Dan Kebijakan Berbasis Bukti, Diskominfostandi Katingan Gelar Pelatihan Statistik Sektoral

23 April 2025 - 15:50 WIB

Trending di Berita Utama