Dewan Minta Pemkab Gumas Umumkan PBS Sudah Setor CSR
KUALA KURUN – Anggota DPRD Gunung Mas (Gumas) Pdt Rayaniatie Djangkan berharap Bupati Gumas Jaya S Monong dapat menyampaikan ke masyarakat 14 dari 16 Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang sudah merealisasikan dana CSR (Corporate Social Responsibiliy).
“Sampaikan ke masyarakat melalui media massa nama-nama PBS yang sudah memberikan CSR nya bahkan yang belum, supaya masyarakat tahu,” kata Raya, Jumat (24/03/2023).
Sikap tegas bupati yang memberikan sanksi kepada 14 dari 16 PBS lantaran belum merealisasikan CSR mendapat dukungan dari legislator tiga periode daerah pemilihan satu tersebut.
Pun begitu ia mengingatkan bupati untuk segera menyampaikan ke publik dari 14 PBS yang ada yang sudah menyetor CSR nya. Itu sangat penting dalam sebuah negara demokrasi yang menerapkan asas tranparansi.
“Kita tidak boleh kalah dengan korporasi. Kehadiran mereka harus memberi kemaslahatan bagi masyarakat,” serunya.
Diwartakan sebelumnya, Bupati Jaya memberikan sanksi kepada 14 dari 16 PBS di daerah setempat. Jaya memberi sanksi karena PBS belum merealisasikan dana CSR.
Jaya menyampaikan sanksi itu usai bertemu sejumlah sopir truks angkutan PBS di pos pertigaan Palangka-Kurun-Sei Hanyo, Senin (20/3) malam.
“Truk angkutan mereka [14 PBS] untuk sementara tidak boleh melintasi ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah Gunung Mas sampai mereka memberikan dana CSR untuk kepentingan masyarakat,” kata Jaya.
Jaya tidak merinci nama 14 PBS yang kena sanksi. Dia hanya menyebut PT DMP (Dayak Membangun Pratama) dan PT STP (Sembilan Tiga Perdana) yang sudah bayar CSR.
Kepada 14 PBS yang belum menyelesaikan kewajibannya, melalui sopir truk angkutan mereka Jaya ingatkan untuk segera menyelesaikannya.
“Kalau mereka tetap mengabaikan, maka truk angkutan mereka tetap tidak akan diperbolehkan melintasi ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah Gunung Mas Kurun-Palangka,” tegas Jaya.
Jaya menjelaskan, dirinya mengambil diskresi tegas karena PBS telah berjanji untuk merealisasikan CSR untuk kepentingan masyarakat, namun janji itu tidak dilaksanakan.
Pemkab Gumas selanjutnya melakukan jemput bola dengan melakukan pertemuan dengan pimpinan PBS di Jakarta guna meminta realisasi CSR. Namun lagi-lagi pihak PBS mengabaikan hasil pertemuan itu.
“Beberapa kali kita [Pemkab Gumas] sampaikan ke PBS bahwa kita mendukung investasi yang masuk, dengan tidak sekedar mengejar keuntungan, tapi melaksanakan kewajiban mendukung pembangunan demi kemaslahatan masyarakat dan wilayah ini,” tuturnya.
Jaya pastikan pihaknya tetap akan menagih PBS yang belum menunaikan CSR untuk segera malaksanakan tanggung jawabnya sosial dan lingkungan. Pihaknya ingin memaksimalkan CSR untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengaku kerap mengingatkan PBS yang berinvestasi di Gumas untuk menjalankan investasi dengan clean and clear (secara lengkap) yakni peizinan, AMDAL, kebun plasma dan CSR.
Bupati telah memerintahkan membuat pos di Kurun seberang tepatnya di pertigaan Palangka Raya-Kurun-Sei Hanyo serta Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang. Personel Satpol PP Gumas menjaga pos pemeriksaan tersebut. (vri)
