halokalteng.com, PURUK CAHU – Proses penyelesaian konflik lahan antara puluhan warga Desa Tumbang Naan RT 03 Kecamatan Seribu Riam dengan pihak manajemen PT Daya Bumindo Karunia (DBK) perusahan besar swasta yang bergerak di bidang tambang batubara hingga kini masih menemui jalan buntu.
Sejak masuknya PT DBK di wilayah desa tersebut, upaya mediasi oleh pihak pemerintah kecamatan dan di fasilitasi langsung oleh Camat Niko Santoro bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPINCAM) setempat telah beberapa kali di gelar sebelumnya, namun belum ada kata sepakat.
Hingga pada proses mediasi terakhir, pada Rabu (29/4/2026) lalu di Gedung DAD Kota Puruk Cahu, di hadiri Sekretaris DAD Murung Raya Herianson D Silam selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat sebagai penengah atas upaya penyelesaian konflik lahan tersebut
“Dalam upaya mediasi ini, tentunya kita lembaga adat berupaya maksimal. Sebagai mediator penyelesaian konflik antara warga desa dengan pihak perusahaan dengan menawarkan solusi terbaik, kepada para pihak sehingga tidak menjadi konflik lahan berkepanjangan,” kata Herianson singkat saat dibincangi awak media.
Sementara, senada dengan penyampaian dari Sekretaris DAD Mura, perwakilan ataupun juru bicara dari warga desa, Andrie Ucan Kukuy berharap adanya penyelesaian secara musyawarah terkait permasalahan tersebut.
“Kami berharap pihak perusahaan bisa lebih bijak dalam menyikapi permintaan warga untuk ganti rugi lahan. PT DBK juga bisa lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah bukan memaksa, menggiring penyelesaian konflik melalui jalur hukum positif,” harapnya.
Menyikapi harapan dan masukan dari berbagai pihak, manajemen PT DBK yang di wakili Widyarsono mengapresiasi harapan dari warga, serta masukan serta saran dan dukungan tokoh masyarakat untuk segera mendapatkan solusi terbaik penyelesaian yang tengah di hadapi pihaknya.
“Kami berharap permasalahan yang perusahaan hadapi ini dapat segera selesai, pada akhir pertemuan, belum ada penyelesaian. Sehingga semua pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan ini ke pemerintah kabupaten untuk di mediasi oleh Bapak Bupati Murung Raya,” tutupnya. (editor1)