KASONGAN – HaloKalteng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Katingan, dengan capaian realisasi anggaran yang tergolong tinggi.
Penyampaian pidato pengantar LKPJ tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Katingan, Firdaus, pada Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang digelar, Senin 30 Maret 2026.
Dalam pidatonya, Firdaus menegaskan bahwa laporan keuangan yang disampaikan masih bersifat sementara. Hal itu karena saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Data yang kami sajikan masih bersifat sementara sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan resmi,” ungkapnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Katingan, Marwan Susanto, didampingi Wakil Ketua I Nanang Suriansyah dan Wakil Ketua II Wiwin Susanto, serta dihadiri anggota DPRD, kepala SOPD, dan undangan lainnya.
Firdaus menjelaskan, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan lebih dari Rp1,3 triliun dan terealisasi sebesar 94,46 persen. Pendapatan tersebut didominasi oleh dana transfer yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat lebih dari Rp90,3 miliar, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai lebih dari Rp9 miliar.
Untuk belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan anggaran lebih dari Rp1,4 triliun dengan realisasi sekitar 94,39 persen atau lebih dari Rp1,3 triliun.
Dia menambahkan, seluruh capaian program perangkat daerah telah dirinci dalam dokumen lampiran LKPJ sebagai bagian dari laporan yang disampaikan kepada DPRD.
Di sisi lain, Firdaus juga memaparkan kondisi sumber daya manusia di daerah, di mana jumlah penduduk Kabupaten Katingan hingga akhir 2025 mencapai 185.163 jiwa. Sementara jumlah aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 6.421 orang, dengan dominasi lulusan sarjana.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas ASN melalui program pendidikan dan pelatihan guna menunjang kinerja serta pelayanan publik yang lebih optimal. (AN)