KASONGAN – HaloKalteng.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Inspektorat Katingan dalam kegiatan Koordinasi Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 21 Agustus 2025.
Kegiatan yang diprakarsai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berlangsung secara virtual dan diikuti jajaran Pemkab Katingan melalui Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi). Agenda utama membahas pemantauan tindak lanjut pencegahan korupsi dengan memperkuat tata kelola PBJ yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Turut hadir dari Kabupaten Katingan sejumlah pejabat perangkat daerah, di antaranya Kepala Bappedalitbang, Kepala BKAD, Kepala DPUPR, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Mas Amsyar, Kepala Bagian PBJ, serta Kepala Bagian Umum Setda. Partisipasi lintas perangkat daerah ini menunjukkan keseriusan Katingan dalam menindaklanjuti kebijakan konsolidasi pengadaan.
Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, yang mewakili Bupati Saiful, menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang paling rawan penyimpangan.
“Melalui konsolidasi PBJ, pemerintah berupaya memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pencegahan korupsi sejak dini,” tegasnya.
Dia menambahkan, forum ini juga menjadi ruang kolaborasi antardaerah dalam berbagi pengalaman dan strategi. Dengan sinergi tersebut, diharapkan terbangun langkah bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemkab Katingan akan terus konsisten mendukung kebijakan konsolidasi PBJ, karena hal ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik,” tandasnya. (AN)