KASONGAN – HaloKalteng.com – Ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer pusat dan provinsi dinilai Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Katingan dapat menghambat kemandirian fiskal. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu 13 Agustus 2025.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Fahmi Fauzi, menegaskan bahwa Pemda perlu mengembangkan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan yang berkelanjutan. Menurutnya, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer membuat daerah rentan terhadap dampak krisis ekonomi maupun perubahan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat.
“PAD harus menjadi prioritas pengembangan, sehingga daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer. Inovasi dan optimalisasi potensi lokal menjadi kunci,” ujar Fahmi saat membacakan pandangan akhir Fraksi NasDem di Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025.
Dalam catatannya, Fraksi NasDem menyoroti realisasi PAD 2024 sebesar Rp68,168 miliar dengan capaian hanya 57,79 persen. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalami defisit anggaran Rp1,945 miliar, yang menurut fraksi ini perlu segera diatasi melalui langkah strategis, termasuk peningkatan investasi dan kolaborasi lintas sektor.
Fraksi NasDem turut menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 yang mencapai Rp54,678 miliar. Kondisi ini dinilai belum ideal dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membiayai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Katingan.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi NasDem tetap mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil diraih Pemkab Katingan untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Fraksi ini menyatakan menerima LPj APBD 2024 untuk disahkan menjadi perda, demi terwujudnya Katingan yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. (AN)