KASONGAN – HaloKalteng.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan keberlangsungan dunia usaha dalam memberikan pendapat akhir terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Wahidin, dalam rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar Kamis, 3 Juli 2025.
“Kami tidak ingin regulasi yang ditetapkan justru menjadi beban bagi pelaku usaha atau masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan setiap Raperda harus dilakukan dengan matang, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan,” ucap Wahidin.
Salah satu yang disoroti adalah Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Menurut Wahidin, meskipun tidak ada masalah dari sisi legalitas, substansi dari raperda ini masih perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan multitafsir atau dampak yang tidak diinginkan.
“Fraksi Gerindra belum bisa menyetujui raperda ini dan meminta agar pembahasannya dijadwalkan ulang,” tegasnya.
Sebaliknya, Fraksi Gerindra menyatakan setuju terhadap Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, karena dinilai sebagai langkah memperkuat infrastruktur keuangan daerah.
“Penambahan modal ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi UMKM, pertanian, dan pelaku ekonomi lokal,” katanya.
Fraksi Gerindra juga mendukung Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah, karena mengandung penyesuaian tarif yang berpihak kepada pelaku usaha, seperti penurunan pajak sarang burung walet dari 10% menjadi 5%.
Begitu pula dengan Raperda tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah, yang menurut mereka penting untuk memperkuat kinerja birokrasi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Terkait Raperda RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, Fraksi Gerindra memberikan dukungan dengan catatan penting.
“Visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD harus dijabarkan secara realistis, operasional, dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Kami juga mendorong agar pelaksanaan RPJMD benar-benar selaras dengan prioritas tahunan yang dituangkan dalam RKPD,” pungkas Wahidin. (AN)