KASONGAN – HaloKalteng.com – Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Deddy Ferras, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Sosialisasi Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat secara daring. Kegiatan berlangsung Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Senin 21 April 2025.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan menjadi forum penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan strategi pengendalian inflasi nasional sekaligus memperkenalkan program pendidikan baru berbasis kesetaraan sosial.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyoroti kondisi inflasi nasional yang masih berada dalam kategori aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan per Maret 2025 tercatat sebesar 1,035 persen, sedangkan inflasi bulanan (Maret terhadap Februari) mencapai 1,654 persen.
“Target inflasi nasional kita berada pada angka 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Artinya, selama masih dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen, kondisi ini tergolong aman dan bahkan menguntungkan konsumen,” ujar Mendagri.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, juga melaporkan bahwa pada minggu ketiga April 2025, sebanyak 23 provinsi mengalami peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH), terutama akibat kenaikan harga komoditas seperti bawang merah dan cabai merah. Secara nasional, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan.
Rata-rata harga bawang merah nasional mengalami kenaikan sebesar 9,184 persen dibanding bulan sebelumnya dan melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP). Bawang putih juga naik sebesar 1,694 persen dan berada di kisaran atas HAP. Meski harga Minyakita masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), komoditas ini tercatat turun tipis sebesar 0,36 persen.
Sementara itu, harga gula pasir naik 0,149 persen dan tetap berada di atas HAP.
Selain isu inflasi, Rakor ini juga menjadi momentum peluncuran Program Sekolah Rakyat.
Menurut Mendagri Tito, program ini berbeda dari konsep Sekolah Garuda. Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dengan pendekatan berbasis asrama. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan hidup ditanggung oleh negara, dari jenjang SD hingga SMA.
“Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk nyata pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas hidup generasi muda dari keluarga kurang mampu. Diharapkan mereka dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA dan siap menghadapi dunia kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi,” jelas Tito.
Berbeda dari Sekolah Garuda yang fokus pada siswa unggulan dengan seleksi ketat, Sekolah Rakyat lebih inklusif. Selain pelajaran akademik, siswa juga akan mendapat pembinaan karakter melalui kegiatan olahraga dan pelatihan fisik. (AN)